Ranperda Zonasi PKL Disetujui oleh DPRD Kota Medan di Rapat Paripurna

Medan, Goosela.com – DPRD Kota Medan Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat Paripurna terkait Ranperda Kota Medan tentang zonasi aktivitas PKL di Kota Medan.

Rapat Paripuna tersebut digelar di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, Selasa (25/10/2022).

 

Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan menyepakati dan melakukan penandatanganan bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hendri Duin Sembiring selaku Ketua Pansus Ranperda Penetapan Zonasi Aktivitas PKL dalam rapat tersebut menyampaikan laporan pembahasan pansus. Delapan fraksi DPRD menyetujui ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Lanjut Hendri Duin, “Ranperda tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan, mengatur, menata dan memberdayakan PKL sesuai zonasi guna menciptakan Kota Medan aman, bersih dan tertib,” ucapnya.

Selain itu, untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, mandiri dan memantapkan Kota Medan sebagai kota tujuan wisata.

Ada beberapa poin penting menjadi pembahasan pansus dan OPD terkait, antara lain lokasi tempat usaha atau zonasi-zonasi dalam ranperda ini agar Wali Kota Medan segera menerbitkan perwal.

Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam pidatonya mengapresiasi Pimpinan & anggota DPRD Kota Medan, Pansus dan OPD terkait karena telah bekerjasama menyusun dan membahas ranperda ini.

Adapun tiga lokasi PKL ranperda ini, yakni zona merah bebas kegiatan/aktivitas PKL. Zona kuning diizinkan kegiatan/aktivitas PKL sifat bersyarat, dan zona hijau diperuntukkan bagi PKL dengan penataan jenis dagang.

Penandatanganan pengesahan dilakukan oleh empat pimpinan DPRD Medan, yakni Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, Wakil Ketua DPRD Medan H.Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T.Bahrumsyah. Sedangkan dari Pemko Medan ditandatangani langsung Walikota Medan M.Bobby Afif Nasution.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah, dihadiri pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan anggota para dewan lainnya, Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar, Plt Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak, Walikota Medan M Bobby Afif Nasution dan pimpinan OPD serta para Camat.

Baca juga:  Tingkatkan Militansi Personel, Kasdam XII/TPR Pimpin Tradisi Penerimaan Warga Baru

Terkait hal tersebut, Pemko Medan diminta segera membuat rambu atau tanda larangan untuk tempat lokasi usaha PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL.

Selain itu, dalam pelaksanaan perencaan, pembinaan, penataan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum perlu membentuk satuan tugas khusus berkolaborasi dengan instansi terkait.

Wali Kota Medan diminta untuk membangun kemitraan bersama dunia usaha dalam pemberdayaan dan fasilitasi aktivitas pedagang kaki lima melalui program tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Sementara itu, dalam pidatonya Walikota Medan M Bobby Afif Nasution menyampaikan pertumbuhan PKL yang semakin pesat dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak terganggunya lalu lintas, keindahan dan kenyamanan, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pedagang kaki lima.

Pemko Medan sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PKL melalui penetapan zonasi aktivitas PKL di Kota Medan.

Adapun lokasi PKL yang diatur dalam Ranperda dibagi 3 Zona yakni zona merah yaitu lokasi bebas dari adanya kegiatan/aktivitas PKL. Zona kuning yaitu lokasi yang dizinkan untuk adanya kegiatan/aktivitas PKL dengan sifat temporal dan bersyarat. Sedangkan zona hijau yaitu lokasi yang diinginkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagang.

Dalam rapat paripurna, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raneprda) Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan menjadi Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk kesungguhan dalam memberdayakan PKL di Kota Medan.

FPKS mengingatkan Pemko Medan tidak menjadikan biaya Jasa Pelayanan PKL sebagai sumber peningkatan PAD.

Berkaitan dengan biaya jasa pelayanan, Fraksi PLS meminta agar hal ini dapat diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Medan. Kami berharap dalam Perwal agar mempertimbangkan segala aspek, jangan sampai menjadi beban bagi para pedagang kaki lima, kata juru bicara Fraksi PKS Dr. Rudiawan Sitorus, M.Pem.I saat menyampaikan pendapat Fraksi  terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima.

Baca juga:  Ranperda Keolahragaan Ditetapkan Menjadi Perda yang Disetujui oleh DPRD Kota Medan

Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah masukan lainnya, di antaranya keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Medan terhadap aktivitas pedagang kaki lima. “Kami berharap kedepannya para pedagang kaki lima dapat memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha, sehingga mereka dapat memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Ranperda ini merupakan payung hukum terhadap keberlangsungan aktivitas pedagang kaki lima di Kota Medan.

Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan penghidupan yang lebih layak serta memberikan efek positif terhadap pembangunan iklim usaha di Kota Medan.

Politisi muda PKS ini menambahkan, pihaknya berharap para pedagang kaki lima tidak hanya mendapatkan pengakuan sebagai PKL resmi, namun juga mendapatkan pembinaan dan bantuan permodalan dari Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan usaha mereka.

“Dalam Ranperda pada pasal 14 point g terkait kewajiban PKL yaitu membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kami juga berharap agar biaya jasa yang dikenakan kepada PKL dapat mempertimbangkan terhadap kondisi usaha dan keuntungan pedagang, sehingga tidak memberatkan para PKL,” ucap Rudiawan.

FPKS juga menyampaikan masukan lain dalam Ranperda Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan, di antaranya dalam pasal 12 ayat ke-5 berbunyi PKL yang tidak memiliki tanda pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.

“Fraksi PKS berharap pada pengurusan tanda pengenal PKL, Pemerintah Kota Medan dapat mengawasi proses pembuatan tanda pengenal agar tidak dipersulit, dan tidak terjadi pungli, mengingat dalam pasal 12 ayat 4 syarat pengurusan tanda pengenal PKL sangatlah mudah,” ucapnya.

Lanjut Sekretaris DPD PKS Kota Medan, “Fraksi PKS berharap Pemerintah Kota Medan dapat memberikan tempat yang layak bagi warga masyarakat untuk berjualan,” katanya.

(G/ES)

Komentar