Visi dan Misi Komisi IV DPRD Medan Peran Aktif DPRD Terpercaya dengan Doa dan Usaha Tercapainya Kesejahteraan

Advertorial, Medan, News, Politik1541 Dilihat

ADVERTORIAL

Medan, Goosela.com – Dalam berwacana terkait Visi dan Misi dan Tujuan Secara Umum Intinya, Visi menjadi alasan utama dari dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan rakyat (DPRD) khususnya Komisi IV adalah hal mendasar sehingga tidak mungkin sebuah lembaga negara didirikan tanpa adanya visi. Sedangkan misi secara umum adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi Selain itu menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terpercaya, Kreatif dan Produktif.

Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik, ST dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan dr Rudiawanto Sitorus PKS.

MISI DPRD Medan khususnya Saya sebagai Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik ST menjelaskan bahwa Penyelenggarakan fungsi Legislatif secara Proaktif untuk:

1.Kesejahteraan atau kepentingan masyarakat;

2. Tidak terlepas dari penyelenggarakan fungsi Anggaran dengan berorientasi pada pengalokasian anggaran Daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

3.Menyelenggarakan fungsi pengawasan secara bertanggung-jawab;

4. Meningkatkan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam, Menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban lembaga dan anggota DPRD dari berbagai latar pendidikan, suku, agama, ras dan berbagai partai politik yang berkolaborasi dalam satu lembaga negara kesatuan republik Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV Dewan Pèrwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Haris Kelana Damanik ST untuk kurun waktu 2019-2022, membangun kultur melayani dan menerapkan keterbukaan  keterbukaan informasi publìk (UU KIP Nomor 14 Tahun 2008) sesuai tujuan arah pembangunan pisik, phsikhis,  sumber daya manusia maupun mental dalam  revolusi mental untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pihaknya terus berupaya mendorong kesejahteraan masyarakat untuk bangkit di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19.

“Alhamdulillah dan Puji syukur kita panjatkan kepada TuhanYang Maha Kuasa masa sulit itu berangsur-angsur sudah kita mulai transisi dari Pandemi ke Endemi. Jadi yang harus kita lakukan hari ini pemulihan ekonomi. Artinya, Pemulihan ekonomi itu yang sangat tergantung kepada Kesejahteraan rakyat dengan terjaminnya rasa aman dan kondusif.

Makanya komisi dipimpinnya memfokuskan pemulihan ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat kepada kondisi normal atau sebelum pandemi Virus Corona (Covid-19) memporak-porandakan perekonomian Kota Medan. Termasuk juga di antaranya keamanan dan Kesejahteraan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara, karena tengah ikut terpuruk guna membangkitkan kembali kepada kondisi normal,” tutur Ketua Komisi IVDPRD Medan Haris Kelana Damanik ST.

“Konsentrasi kita, dengan melaksanakan inovasi-inovasi di 15 dinas yang ada. Perekonomian kita dorong, baik dari sisi anggaran, dan program harus lebih inovatif lagi terfokus, terutama infrastruktur, untuk lingkungan kumuh dan kesejahteraan rakyat. Adapun ke 15 OPD di lingkungan Pemko Medan yang membidangi Komisi IV ini meliputi Ekonomi dan Pembangunan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar tercapai tingkat kesejahteraan,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST.

Dalam Penerapan di Masyarakat telah memiliki elektabilitas yang cukup baik  sebagai Ketua Dewan Pèrwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan  Hasyim SE dan Alat Kelengkapan mulai Komisi I, II, III  dan  Komisi IV secara signifikan ingin perubahan.

Adapun susunan DPRD Komisi IV antara lain::

Ketua : Haris Kelana Damanik ST (Gerindra)
Wakil Ketua : Dr. Rudiawan Sitorus (PKS)
Sekretaris : M Afri Rizki Lubis (Golkar)

Anggota :

1. Drs Daniel Pinem, (PDI Perjuangan)

2. Paul Mei Anton Simanjuntak SH (PDI – Perjuangan)

3. David Roni Ganda Sinaga (PDIP),

4. Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra)

5. Dedy Aksyari Nasution (Gerindra),

6. Burhanudin Sitepu (Demokrat),

7. Antonius D Tumanggor (Nasdem),

8. Hendra DS (Hanura)

9. Renville Napitupulu (PSI)

Peran aktif Dewan  Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Medan menurut Haris Kelana Damanik ST dihadapkan terhadap dinamika dan tantangan dalam upaya sebagai wakil rakyat sehingga rakyat merasa terpanggil dan terwakili untuk kesejahteraan berkomitmen dalam menindak lanjuti pembangunan untuk merealisasikan program DPRD Medan secara sederhana merupakan bagian dari wakil rakyat yang menempati daerah tingkat II, yaitu di Kotamadya Medan yang berkolaborasi, berkohesi dan bertindak dengan Pemerinta Kota Medan Medan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan untuk Kesejahteraan rakyat antara lain:
1. Dinas Kesehatan

2. Dinas Pekerjaan Umum (PU)

3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkimtaru)

5. Dinas Sosial

6. Dinas Lingkungan Hidup

7. Perumda Pasar
8. Perumda Pembangunan

9 Perumda Rumah Potong Hewan
10. Dinas Pendidikan

11. Bidang Sosial Pendidikan

12. Bidang Koordinasi

13. Bagian Pemerintahan dan Koordinasi

14. Bagian Hubungan Masyarakat dan 15. Bagian Koordinasi Kesejahteraan Sosial

Menurut Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik ST “Komisi IV sebagai salah satu lembaga Negara yang memiliki kedudukan tinggi, dan merupakan salah satu fungsi legislative, sudah pasti DPRD memiliki beberapa fungsi dan juga tugas tertentu. untuk lebih jelasnya mengenai tugas, fungsi ataupun wewenang dari DPRD ini, maka berkut ini adalah penjelasan lengkapnya mengenai tugas dan fungsi DPRD Jumlah Penduduk Miskin berkurang.

Sasaran yang terpenting adalah: Meningkatnya Penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan, Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota Medan sebagai: Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius, Kecamatan di Medan, Persentase data akurat yang dijadikan acuan bagi program – program kemiskinan Dinas terkait,” tutur Haris Kelana Damanik ST.

“Visi Misi Komisi IV DPRD Medan ada tertuang secara tersurat dan tersirat dalam Tugas Dan Fungsi, dalam sosialisasi Peaturan (Sosper) Daerah setiap anggota DPRD pribadi kepada konstituen akan dituangkan dalam musyawarah rencana pembangunan sehingga dalam rapat disampaikan di paripurna sesuai dari beberapa Visi Misi yang sudah disebutkan di atas untuk kesejahteraan masyarakat. DPRD juga memiliki beberapa tugas penting yang berhubungan dengan fungsi-fungsi dan Visi Misi DPRD di dalam pemerintahan,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik.

“Berikut ini adalah tugas, serta kewenangan yang dimiliki oleh DPRD di dalam sebuah pemerintahan daerah Jika Ingin Perubahan dengan karya nyata di mata masyarakat. Membentuk peraturan daerah Tugas pertama dari lembaga DPRD adalah membentuk peraturan-peraturan daerah yang tentu saja harus dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan daerah, misalnya gubernur, walikota, ataupun bupati. Dengan pembahasan ini, maka diharapkan setiap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah sebuah peraturan yang memang benar-benar sesuai dengan rakyat dan masyarakat daerah, karena sudah dibahas dan sudah melalui berbagai studi-studi terhadap keinginan dan juga aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat, artikel yang berhubungan dengan peraturan daerah Membahas bersama dengan Ketua DPRD dan Anggota Komisi IV,” tutur Komisi IV Haris Kelana Damanik ST.

Selain membahas mengenai peraturan daerah bersamaan dengan pemimpin daerah, tugas dan juga wewenang dari DPRD adalah melakukan rapat pemabahasan RAPBD, yang kemudian nantinya akan dihasilkan menjadi APBD hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan anggaran yang diajukan ke DPRD adalah rancangan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah terkait hal ini harus dilakukan, karena tanpa adanya pembahasan, maka tentu saja anggaran tersebut tidak akan berguna, dan juga tidak akan terserap sempuran, sehingga nantinya akan menjadi celah-celah bagi kejahatan yang berhubungan dengan penggelapan anggaran.

“Secara kontiniu, kami juga terus berupaya meningkatkan layanan kepada seluruh peserta JKN-KIS, seperti menghadirkan kanal-kanal layanan digital (Mobile JKN, CHIKA, BPJS Kesehatan Care Center 165, PANDAWA hingga melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan), simplifikasi dan kemudahan proses pendaftaran, perubahan data, pembayaran iuran, dan pelayanan informasi serta pengaduan, serta melakukan simplifikasi proses layanan di fasilitas kesehatan (penerapan sistem antrean online, pemanfaatan NIK untuk proses administrasi peserta, simplifikasi layanan hemodialisis dan thalassemia mayor), hingga meningkatkan kualitas layanan Program JKN-KIS melalui penguatan sinergi bersama fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan stakeholders lainnya. Bahkan, kini proses pengecekan status keaktifan kepesertaan peserta JKN-KIS atau mencetak kartu JKN-KIS Digital hanya perlu waktu kurang dari 5 menit, bahwa kebersamaan menjadi kunci utama dalam program ini. Program JKN-KIS adalah program bersama, bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu.

Oleh karenanya, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, pemerintah atau peserta yang butuh manfaatnya saja, agar program ini bisa berjalan berkelanjuta.” tutur Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik.

Sekitar 500 ribu penduduk Kota Medan, Sumatera Utara, hingga kini belum dilindungi oleh jaminan kesehatan baik program pusat maupun daerah, termasuk belum terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Saat ini ada 500 ribu penduduk Medan belum terdaftar BPJS Kesehatan. Untuk itu, kita terus dorong OPD terkait bersama BPJS Kesehatan agar mereka dijamin kesehatannya, sudah pernah dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di Medan, Kita trus berkolaborasi Pemkot Medan, lanjut Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana kini harus dapat memilah warga yang seharusnya menjadi tanggung jawab si pemberi kerja dan mereka yang tidak mampu akibat berpenghasilan tidak tetap harus mendapat jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah. Guna mengefektifkan pendataan antara kedua golongan warga tersebut, kata Wali Kota, maka pihaknya akan membentuk Tim dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan. Selain itu, kita juga melakukan integrasi sistem perizinan badan usaha.

Artinya, izin tidak dikeluarkan bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia (JKN-KIS) di wilayah setempat sudah terlaksana dengan baik” tutur Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik.

 

“Dari 2,5 juta warga Medan, sudah sekitar dua juta atau 80 persen penduduk terdaftar di JKN. Artinya masih ada 500 ribu jiwa lagi yang belum terdaftar, Sudah banyak regulasi yang menegaskan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta Program JKN-KIS, mulai dari UU SJSN Tahun 2004, UU BPJS Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan perubahan keduanya yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Inpres Nomor 8 Tahun 2017, hingga Inpres Nomor 1 Tahun 2022,” tutur tutur Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana.

“Selain itu, DPRD juga memiliki tugas dan wewenang untuk menerima atau menolak rancangan anggaran pembelanjaan daerah atau RAPBD yang diajukan kepadanya, sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dari DPRD, yaitu menyerap, menghimpun dan juga meninjaklanjuti aspirasi dari masyarakat. ďalam sosialisasi peraturan daerah (sorperda) dan reses. Ya, sebagai lembaga Negara yang merupakan wakil rakyat, maka dari itu, DPRD wajib dan memiliki tugas untuk mendengarkan aspirasi serta keluhan dan kebutuhan masyarakatnya yang sama dengan tugas dan fungsi MPR. Setelah itu, DPRD sudah sepantasnya memiliki wewenang untuk menghimpun, dan membahas mengenai penindak lanjutan dari aspirasi masyarakat daerah. Hal ini merupakan salah satu tugas utama DPRD sebagai lembaga legislative yang merupakan wakil rakyat, yang merupakan penghubung antara masyarakat atau rakyat daerah biasa dengan pemerintahan. Hal ini akan membantu sebuah daerah akan menjadi lebih baik, terutama dalam hal kemajuan pembangunan dan juga kesejahteraan,” jelas Haris Kelana Damanik  Menurut pengakuan Ketua akomisi IV Haris Kelana Damanik ST yang baru diangkat menuturkan “Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang. Selain beberapa poin yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat banyak lagi tugas dan juga kewenangan dari DPRD.

Tugas dan juga kewenangan DPRD ini tercantum dalam perundang-undangan, dan merupakan tugas utama yang penting untuk dilaksanakan oleh anggota yang duduk di kursi DPRD,” tutur Haris Kelana Damanik ST. Ketua Komisi IV DPRD Haris Kelana Damanik ST yang juga  Wakil Ketua PKN (Pemuda Karya Nasional) DPD Sumut juga Ketua Pac Partai Gerindra Medan Marelan,  Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD  Kota Medan dan Ketua Komisi IV DPRD  Kota Medan menjelaskan bahwa, “yang pertama, sebagai sebuah lembaga tinggi Negara, DPRD memiliki beberapa fungsi utama, yang tentu saja merupakan bagian dari proses operasional dan proses berjalannya suatu pemerintahan daerah. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari DPRD sebagai lembaga Negara dan wakil rakyat, Fungsi pertama dari DPRD adalah fungsi legilasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislative daerah, seperti provinsi, kotamadya dan juga kabupaten. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislative di daerah-daerah,” tutur Ketua Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik. ST.

Baca juga:  DPRD Medan Mengapresiasi Walikota Serius Benahi Kota Medan

“Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi Anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi megenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah,” tutur Haris Kelana Damanik ST lagi.
Fungsi dari DPRD berikutnya dalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, karena DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD,” ujar Haris Kelana.

“Komisi merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Medan pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal meliputi Komisi I (Bidang Pemerintahan), Komisi II  (Bidang Ekonomi), Komisi III (Bidang Pembangunan), dan Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat),” ujar Haris Haris Kelana Damanik ST memaparkan, “Untuk Visi Misi Komisi IV  DPRD Medan adalah Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan  merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah.

Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola Pemerintah Daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat Peran DPRD dalam memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan., ujar Haris Kelana Damanik SE. Hal inilah yang ditekankan Ketua Komisi Harris Kelana Damanik.  DPRD Medan ini adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya, “Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu untuk mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, sedangkan fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah, sementara fungsi pengawasan di mana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD,” jelasnya.

Dalam hal ini, fungsi anggaran yang dimiliki DPRD juga dilaksanakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah. “Terkait dengan sentralnya fungsi dan peranan DPRD Komisi IV meminta DPRD bekerjasama dengan Pemda untuk dapat mewujudkan dan mensukseskan Lima Proram Prioritas Nasional Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan khas daerah setempat. Dalam hal ini, meminta DPRD untuk mendukung simplikasi regulasi untuk memotong hambatan birokrasi/pelayanan publik,” ujar Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik Lebih lanjut Haris Kelana Damanik memaparkan bahwa,
“Gagasan tentang omnibus law ini yang saya kira berkolerasi dengan fungsi DPRD, Perda-Perda yang menghambat investasi selama ini maupun menghambat perizinan dievaluasi, atau mungkin bisa dilakukan penyatuan 10 hingga 20 Perda atau lebih yang selama ini kita produksi atau dibuat secara terpisah-pisah ya sebaiknya disatukan saja. Pemerintah tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan atau nama lainnya seringkali mengeluhkan banyaknya  Perda itu, bahkan sering dikritik bahwa banyak peraturan tapi tidak mengatur,” tutur Haris Kelana.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik menuturkan lagi bahwa, “Meminta penyederhanaan regulasi dilakukan hingga ke tingkat bawah untuk meminimalisasi Perda yang tidak berdampak terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak kita hentikan produksi pembuatan Perda, dan produksi peraturan-peraturan Kepala Daerah yang sangat banyak, maka terjadi obesitas peraturan sehingga gerak langkah penyelenggaran pemerintahan daerah menjadi lamban. Oleh karena itu harus diakukan penyederhanaan atau implikasi Perda- Perda yang serumpun dan sejenis khususnya untuk.kemudahan investasi dan kemudahan perijinan..sehingga lapangan kerja tersedia bagi masyrakat didaerah.  Kemampuan DPRD Komisi IV melaksanakan Visi Misi sangat ditentukan oleh kemampuan memahami seluruh aspek pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga mampu melakukan pengawasan dari ketiga aspek fungsinya, yakni Pembentukan Perda, untuk kesejahteraan rakyat Sehubungan dengan itu, kesediaan untuk mendalami seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah tampil sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan melaksanakan Visi Misi Komisi IV DPRD. masih banyak pr yang harus dikerjakan lagi,” tutur Ketua Haris Kelana Damanik. Anggota DPRD Medan Pertanyakan Keseriusan Kolaborasi OPD Tangani Kemiskinan Kemiskinan merupakan kondisi  seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Seiring hal itu Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST mempertanyakan keseriusan kolaborasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan soal penekanan warga miskin di Kota Medan. Pentingnya Kolaborasi OPD guna penataan lingkungan kumuh, pembinaan anak gepeng, penurunan stunting dan pengurangan pengangguran. Hal itu disampaikan Haris Kelana Damanik ST Jumat, (30/5/2022) menyikapi kondisi warga miskin dan realisasi penataan lingkungan kumuh dan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) serta penanganan gizi buruk di Kota Medan.Menurut pengakuannya itu, Haris Kelana Damanik ST menilai, penanganan yang dilakukan Pemko Medan selama ini belum tepat sasaran dan kurang maksimal. Terbukti, lingkungan kumuh di daerah Medan Utara Belawan semakin memprihatinkan. Begitu juga jumlah penderita stunting tetap banyak. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan harus lebih peduli perbaikan pemukiman daerah kumuh. Untuk daerah kumuh lewat program bedah rumah di pesisir Belawan hendaknya diprioritaskan, Dinas Kesehatan Kota Medan harus serius penanganan penderita stunting di Kota Medan.

Begitu juga soal pembinaan para gelandangan pengamen (gepeng) seperti ‘manusia silver’ yang minta minta di persimpangan jalan (lampu merah) yang semakin banyak Haris Kelana Damanik berharap agar, Dinas Sosial Kota Medan diharapkan menertibkan dan memberikan pembinaan. Karena bila tidak ditangani serius akan mempermalukan pemimpin Kota Medan ini. Untuk itu, Sebagai Ketua Komisi IV Haris yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD  Medan  itu mendesak sejumlah Dinas terkait di Pemko Medan supaya segera menyikapi warga miskin di Kota Medan.

Hendaknya OPD harus sigap mampu mengikuti gerak cepat Walikota Medan terkhusus lima program prioritas pembangunan Kelima program prioritas tersebut diantaranya kesehatan, infrastruktur jalan, banjir, kebersihan dan kawasan heritage guna meningkatkan perekonomian. Dalam suasana penuh keakraban seperti diterangkan Wali Kota Medan Bobby Nasution bahwa Pemko Medan terus berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Sebagai Pemuda Karya Nasional Haris Kelana berkomitmen sebagai Ketua Komisi IV DPRD Medan meminta RPH dan Dinas Kesehatan Perketat Masuknya Sapi Yang  Terserang PMK Untuk mengantisipasi masuknya hewan ternak sapi ke Kota Medan yang terserang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),  Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik meminta Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan, Dinas Kesehatan beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perketat masuknya sapi yang terserang PMK.

Ini harus lekas diantisipasi. Sebab ada kecenderungan warga Medan mulai khawatir dalam mengonsumsi daging sapi mengingat merebaknya penyakit PMK.  Seperti kita ketahui, saat ini terdapat 389 ternak sapi di Kabupaten Deliserdang  diserang penyakit PMK. Deliserdang yang berbatasan langsung dengan Kota Medan, merupakan jalur utama lalu lintas menyuplai beragam produk barang dan jasa.

Termasuk juga kebutuhan daging dan lainnya. Apalagi sejumlah ternak sapi yang diserang penyakit PMK itu ada di lima kecamatan di Deliserdang. Di antaranya Percut Seituan dan Tanjungmorawa. Dua Kecamatan itu, pengakuan Haris Kelana dari Politisi Partai Gerindra ini, berbatasan langsung dengan Kota Medan. Jadi memang harus sesegera mungkin diantisipasi serius PUD RPH dan OPD terkait. Apalagi dalam waktu dekat umat Islam akan melaksanakan pemotongan hewan Qurban pada Perayaan Idul Adha, Haris Kelana Damanik menghimbau masyarakat Kota Medan tidak perlu cemas secara berlebihan dalam mengonsumsi daging sapi meski kewaspadaan itu juga sangat perlu. Pihak RPH dan Dinas Kesehatan juga perlu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Kota Medan masih terbebas dari masuknya hewan sapi terserang PMK.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik atas penyampaian Dr.Rudiawan Sitorus M.Pem I Dorong Pemko Medan Berikan Anggaran Besar untuk Wujudkan Kesejahteraan warga Masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik juga mendengar penyampaian Agenda Wakil Ketua Komisi DPRD Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtare Dr.Rudiawan Sitorus, M.Pem.I mendorong Pemerintah Kota Medan untuk memberikan anggaran yang besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kota Medan. Dorongan ini disampaikannya saat melaksanakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan, yang dilaksanakan di Jalan Jangka, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Senin (30/5/2022). Menurut pengakuan Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik bahwa Dr.Rudiawan Sitorus, M.Pem.I juga mengakui bahwa,

“Pemko Medan harus menganggarkan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Ini sangat penting guna memaksimalkan setiap program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Medan,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik menirukan ucapan Dr.Rudiawan Sitorus, M.Pem.I sebagai Anggota Komisi IV.

Di hadapan ratusan peserta sosialisasi produk hukum daerah, Politisi yang kini duduk di Komisi IV ini mengatakan, banyak program prioritas yang harus benar-benar menjadi fokus pemerintah Kota Medan dalam mensejahterakan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi.

Kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi merupakan program yang sangat pokok dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Jika Pemko Medan tidak memiliki arah yang baik dalam melaksnakan program ini maka akan sangat sulit kesejahteraan masyarakat Kota Medan bisa dicapai,” jelas Dr. Rudiawan Sitorus, M.Pem.I

Bidang kesehatan, tutur Rudiawan, merupakan salah satu program yang perlu mendapat perhatian serius, kita tidak ingin adalagi masyarakat yang sulit berobat karena tidak memiliki uang dan akses pelayanan kesehatan. Apalagi mendengar ada warga Medan yang meninggal karena tidak bisa berobat. “Program kesehatan ini sangat penting, dan penganggarannya juga harus maksimal, Begitu juga dengan bidang pendidikan dan penguatan ekonomi, Doktor jebolan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini menekankan, program pendidikan dan penguatan ekonomi juga tak boleh dilepaskan karena akan memiliki efek jangka panjang. “Kemudahan masyarakat mendapatkan pendidikan dan permodalan ekonomi juga akan memberikan imunitas kepada mereka untuk bisa bertahan dan meningkatkan daya saing di masa-masa yang akan datang,” imbuh Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik.

Komisi IV DPRD Medan dan Pemko Medan Kolaborasi Perbaiki Infrastruktur Jalan Seiring Visi misi Walikota Medan, dan Wakil Walikota Medan, Komisi IV berkolaborasi memperbaiki jalan-jalan di Kota Medan dalam 2 tahun dipertanyakan anggota dewan saat rapat evaluasi kinerja Dinas PU Kota Medan bersama Komisi IV DPRD Kota Medan, Senin (30/5/2022) di Gedung DPRD Kota Medan.

Namun mengingat, hingga saat ini sejumlah anggota Komisi IV menilai Dinas PU Kota Medan selaku dinas yang berwewenang memperbaiki jalan tersebut belum serius memperbaiki sejumlah ruas jalan di Kota Medan.   Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS juga mengatakan sesuai dengan visi misi Bobby-Aulia saat kampanye bahwa dalam dua tahun, tidak ada lagi jalan berlobang di Kota Medan.

Baca juga:  Polda Sumut Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Penggelapan di PT Minajaya Persada

“Keseriusan Dinas PU memperbaiki jalan-jalan berlobang di Medan. Karena, kita mau dalam dua tahun ini gak ada lagi jalan berlobang di Medan. Jangan cuma pitching-pitching lagi.” papar Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik.

Tapi untuk memperbaiki jalan-jalan berlobang di Kota Medan, Hendra DS menilai bahwa anggaran Dinas PU Kota Medan tidak cukup untuk memperbaiki jalan rusak di Kota Medan, kalau kita handalkan anggaran Dinas PU Kota Medan saja, itu mustahil bisa memperbaiki jalan rusak di Kota Medan dalam dua tahun. Apakah Dinas PU pernah berkoordinasi dengan pusat terkait masalah ini.” tutur Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik seperti disampaikan Hendra DS
Hal senada, anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Daniel Pinem mengatakan bahwa untuk menuntaskan masalah tersebut, harusnya Dinas PU Kota Medan memetakan permasalahannya.   “Baru setelah itu, ajukan permasalahannya itu kepada wali Kota Medan Bobby dan Aulia memperbaiki jalan rusak dalam dua tahun bisa terlaksana, Menanggapi hal itu, Plt Sekretaris Dinas PU Kota Medan, Mukhyar mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Komisi IV DPRD Kota Medan.   “Saran dan masukan ini akan kita jadikan konsep kedepan dan akan kita sampaikan kepada kepala dinas. Terkait koordinasi ke pusat, kami hanya mengkoordinasikan proyek-proyek yang besar saja.” Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik sesuai penyampaian Daniel Pinem.

Pengakuan Angggota DPRD Medan, Antonius Devolis Tumangor Bersama Petugas lapangan Seiring perkembangan waktu Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik juga menerima wacana Angggota Komisi IV DPRD Medan, Antonius Devolis Tumangor S.Sos  bersama petugas lapangan Dinas PU Medan, akhirnya Jl. Masjid Lingkungan I Kelurahan Cinta Damai Medan Helvetia dikeraskan untuk diaspal.  Pengaspalan Jl. Masjid ini sangat dinantikan warga sekitar karena selama ini belum pernah disentuh Dinas PU Medan. Alat berat, truk pengangkut pasir dan kerikil dikerahkan untuk mengeraskan dan menimbun jalan sehingga kelihatan jalanan sudah rata dan tidak berlubang lagi.

“Sejumlah warga,  awalnya tidak percaya bakal dilakukan pengaspalan jalan tersebut, namun begitu melihat alat berat, truk pengangkut kerikil dan pasir dikerahkan, mereka merasa lega. Informasi diperoleh di lapangan, Jl. Masjid yang akan diaspal itu sekitar 150 meter dengan lebar 4 meter dan masuk wilayah kerja UPT 1 Dinas PU Kota Medan. Mulai pagi hari, petugas lapangan UPT Wilayah I Dinas PU Medan sudah dikerahkan yang dikoordinir Ka UPT Wilayah I, Warsidi.  Sementara itu warga Jl. Tapanuli Kel. Sei Agul Medan Barat pun merasa senang dengan dikerahkannya alat penyedot dan petugas penataan drainase.” Selama ini warga di kawasan itu selalu mengalami genangan air akibat parit tumpat. Parit yang tertanam sebagian sudah tertutupi dengan semen sehingga air yang mengalir tidak lancar  alias tersumbat dan sekarang ini parit yang tersumbat atau yang sudah tertutup itu dibongkar dan sampah yang tertimbun di dalamnya sudah dibersihkan. Mereka berharap dengan turunnya petugas Dinas PU Medan, genangan air yang tersumbat bisa teratasi”.tutur Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik
Bila musim hujan tiba saluran parit pun lancar. Petugas yang diturunkaan ke lapangan ini merupakan PTT dari UPT Wilayah I Dinas PU Medan yang sudah terlatih sehingga diharapkan setiap kelurahan di Kota Medan disiagakan 5 orang petugas PTT.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik juga mengetahui bahwa Antonius Devolis Tumanggor S.Sos merupakan wakil ketua Fraksi partai Nasdem yang saat ini duduk di Komisi IV  membidangi infrastruktur menuturkan,  “Sangat mendukung disiagakannya PTT di setiap kelurahan, sebenarnya tidak hanya 5 orang, idealnya 10 orang per kelurahan yang langsung dikoordinir UPT Dinas PU Medan.

Komisi IV DPRD Medan, katanya, akan  memperjuangkan keberadaan petugas PTT ini dianggarkan dalam APBD dengan jumlah 10 orang per kelurahan. Kita harapkan Plt Wali Kota Medan mendukung konsep ini karena akan mendukung program “Yok Bikin Cantik Medan”. DPRD Medan Tumanggor ‘Sedih’ Saat Warga Sampaikan Keluhannya Anggota DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor S.Sos menuturkan kesedihannya atas keluhan warga yang diterima saat melaksanakan Sosper No.5 Tahun 2015 tentang sistem penanggulangan Kemiskinan yang berlangsung di Jalan Asrama Gg.Rel IK.XII Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. “Tentunya kita sangat sedih dan ini segera kita tindaklanjuti segera atas permasalahan tersebut karena ada warga yang mendapatkan PKH maupun KIP itu saldo tidak ada alias nihil” Sebut Antonius saat diwawancarai setelah pelaksanaan Sosper kepada wartawan.  Agenda Sosper inilah menjadi masukan kepada instansi pemerintah baik itu mulai dari Kepling, Lurah, Camat maupun Dinas terkait belum maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepada warga, ke depan hal ini yang kita berikan masukan kepada Walikota Medan, Muhammad Bobby Nasution  Kegiatan Sosper Antonius yang dikenal dengan slogan “Saya Ada Untuk Anda” ini berkomitmen tidak sekedar menyuarakan tapi langsung turun ke masyarakat untuk membantu masyarakat.  Ibarat kata orang berpacaran jangan pula pacaran sama awak namun menikah sama orang lain, jadi lanjut Antonius, saya komit kepada warga itu tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat, jadi tolong pula pada pemilihan nanti pada 2024, pilih saya kembali karena saya untuk melayani Bapak/Ibu dan Saudara ku sekalian.  Sementara itu, Supriadi perwakilan Kecamatan Medan Helvetia, Dedi Purwanto Pardede perwakilan Dinsos Medan dan Abdul Gani dari Dinas Pendidikan Kota Medan, langsung menyikapi permasalahan warga dengan menyebutkan nomor telepon agar permasalahan segera diselesaikan. Semoga berguna,” pungkas Antonius Tumanggor. Meski Disaat PPKM Kota Medan berada di level Tiga Anggota DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung kembali melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Perundang-undangan No.4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Sei Muara Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, ungkap Dame Duma Sari Hutagalung Senin (21/3/2022) sore. Dihadapan Lurah Babura A. Zukri S.Sos, Dinkes Kota Medan drg. Sufania, Dinas Sosial Fani Marlen Phondari, Camat Medan Baru yang diwakili Kasi PPM Kecamatan Medan Baru, Ben Cheba, Kepling dan ratusan masyarakat, Politisi Partai Gerindra Medan ini dalam sambutannya mengatakan, bahwa dengan adanya Perda No.4 ini, apa tugas dari tenaga kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit jelas tertera. Dan apa hak dari masyarakat pun tertulis jelas di Perda tersebut.

Kembali terkait BPJS Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik mengungkapkan bahwa masalah:
“Terutama untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang menggunakan kartu BPJS, dimasa pendemi Covid-19 saat ini. Harapannya, dengan kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, kedepannya seluruh pelayanan disemua aspek kesehatan bisa lebih baik lagi,” ucap ĎameDuma Sari Hutagalung. Kalau masyarakat ada yang sakit, sambung Duma, segeralah periksa dan berobat ke Puskesmas terdekat. “Prosedur yang benar, masyarakat harus berobat dulu ke Puskesmas. Kalau memang sakitnya butuh perawatan lebih lanjut, pihak Puskesmas lah yang merujuk kerumah sakit mana masyarakat itu dikirim,” jelas Dame Duma Sari Hutagalung. Untuk itu, lanjutnya lagi, masyarakat harus mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Agar pengurusan administrasinya lebih mudah dan gampang disaat sakit. “Kalau masyarakat sudah punya kartu BPJS, berapapun biaya selama perawatan di rumah sakit akan dibayar oleh pemerintah Kota Medan. Dan sebaliknya, kalau masyarakat tak punya kartu BPJS, pelayanan di rumah sakit akan sulit,” sebut Dame Duma Sari Hutaģalung dari Fraksi Gerindra.

Pengakuan Dame Duma Sari  bahwa, “Warga Jalan Sei Mencirim meminta agar diuruskan BPJS PBI untuk keluarganya. “Mereka keluarga tak mampu, kondisi ekonomi pas-pasan. Kalau BPJS mandiri, jelas tak mampu untuk membayar iurannya dan saat ini suaminya harus secepatnya menjalani operasi usus buntu. Makanya kartu BPJS gratis itu sangat mereka butuhkan,” tutur Dame Duma Sari  yang merupakan Tokoh Wanita di daerah ini. Menjawab masalah yang dilontarkan oleh warga, atas pembuatan kartu BPJS PBI buat masyarakat. “Untuk penyakit yang sifatnya ‘urgent’ atau darurat, saya akan bantu membawanya berobat kerumah sakit. Namun, apabila kartu BPJS nya sudah ada, pergunakanlah setidaknya 3 bulan paling lama. Agar Kartu BPJS nya tidak di blokir,” beber Dame Duma Sari

Menurut Dame Duma Sari ada pengakuannya menampung aspirasi drg. Sufania yang  juga menambahkan bahwa saat ini PUSKESMAS hanya mencatat masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Kita hanya satu kali saja bisa melayani masyarakat berobat, setelah itu kita mengarahkan agar masyarakat mengurus kartu BPJS nya. Ingat Bapak/Ibu, kesehatan itu mahal harganya,” tutur Dame Duma Sari menirukan ùngkapan drg Sufania.

Ada ratusan undangan yang hadir menerima wejangan dari Dame Duma Sari  mengikuti seminar kit, dengan  tetap menerapkan prokes kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain.

Ekspetasi DPRD Kota Medan ada menggelar rapat Paripurna penyampaian nota pengantar Wali Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang laporan pertangungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan 2021 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (30/5/2022).

Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrumsyah serta anggota dewan. Rapat itu juga dihadiri Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rachman, Sekda Wirya Alrahman dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Medan.

Dalam Nota pengantar LPj APBD Kota Medan 2021, Bobby Nasution mengatakan dari sisi pendapatan terealisasi 2021 sebesar Rp5,02 triliun lebih terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,9 triliun, dan pendapatan transfer Rp2,97 triliun.

“Pendapatan lain yang sah sebesar Rp138,99 miliar lebih, sehingga realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 mencapai 96,43 persen dari target yang ditentukan,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik mendengar pengakuan Bobby Nasution menjelaskan, dari sisi belanja 2021 tercatat Rp4,49 triliun lebih yang terdiri dari belanja operasi Rp3,83 triliun, belanja modal Rp574,60 miliar, dan belanja tidak terduga Rp91,03 miliar, sehingga realisasi belanja daerah 2021 mencapai 78,50 persen.

Sedangkan sisi pembiayaan, realisasi untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp622,66 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik atas pernyataan Wali kota juga menyebut untuk mendapatkan keberhasilan terkait pengelolaan keuangan, Pemkot Medan terus melakukan upaya termasuk sistem pengendalian internal. “Sedangkan sisi pendapatan, terus berupaya peningkatan sumber pembiayaan yang semakin kolaboratif dan sinergis, seperti ditegaskan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Kita juga harus fokus menekan angka stunting (kekerdilan) terhadap anak di bawah lima tahun di daerah ini “Bagaimana peran Dinas Ketahanan pangan membantu penurunan stunting di Medan. Apa setelah dikasih bantuan, lantas dibiarkan tidak ada tindaklanjut,” ujar Sudari di Medan, Minggu (29/5/2022).

Padahal, lanjut dia, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan angka kekerdilan cukup besar, namun jumlah stunting di Kota Medan mengalami peningkatan tahun ini. Legislator ini mempertanyakan kolaborasi Dinas Ketapang dengan OPD di lingkungan Pemkot Medan terkait penanganan stunting terhadap anak di bawah lima tahun.

Data terakhir Dinas Kesehatan Kota Medan menyebut bahwa angka stunting pada bulan penimbangan Februari 2022 sebanyak 555 balita.

“Sehingga bantuan yang disalurkan tidak mubazir, dan hendaknya tepat sasaran. Kita melihat ada sejumlah program yang tumpang tindih, dan patut dievaluasi, kita berharap tidak  terjadi tumpang tindih anggaran dinas di antaranya bantuan alat pemisah duri ikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

 

Tudingan tersebut mengemuka setelah komisinya menggelar rapat dengar pendapat yang cuma dihadiri Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Kenapa tidak di Dinas Koperasi saja bantuan atau pengadaan seperti ini. Ini kebutuhan pelaku UMKM. Kita berharal tidak terjadi tumpang tindih, sehingga upaya ketahanan pangan  maksimal dan tepat sasaran bagi masyarakat menuju sejahtera dengan doa, usaha, iman dan taqwa kita harus yakin kesejahteraan tercipta,” imbuh Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST mengakhiri.

(G/Ezri)

Komentar